Berhenti “membakar” budget, mulai menuntut bukti
Selama bertahun-tahun, banyak brand di Jakarta menganggap advertise
digital sebagai kotak yang harus dicentang bukan mesin pertumbuhan yang
terukur. Tahun ini, kenyataan memaksa kita lebih tajam: 221+ juta warga
Indonesia sudah online; kompetisi di feed makin sengit; privasi diperketat; dan
metrik “bagus” belum tentu berarti uang masuk. Jika strategi kamu masih
mengandalkan cara lama, kamu bukan hanya lambat kamu sedang kehilangan uang.
Lanskap 2025: pasar besar, tekanan lebih besar
- Basis
pengguna sudah masif. APJII mencatat penetrasi internet 79,5%
(≈221,6 juta pengguna) pada 2024 fondasi skala yang tak bisa
diabaikan.
- Modal
teknologi mengalir ke Indonesia. Microsoft mengumumkan investasi
US$1,7 miliar untuk infrastruktur cloud & AI, dengan fokus
pelatihan dan ekosistem developer sinyaI kuat bahwa kapabilitas AI akan
jadi “standar baru” pemasaran digital di sini. Satya Nadella menegaskan,
“This new generation of AI is reshaping how people live and work… and will help Indonesia thrive in this new era.”
Terjemah langsung bagi pemasar Jakarta: skala ada,
alatnya makin canggih tapi persaingan dan audit publik juga ikut naik.
Yang wajib kamu tahu dan hadapi
1) Cookie chaos:
Google resmi tak jadi mematikan third-party cookie
Google memutuskan mempertahankan pendekatan “user
choice” untuk third-party cookie di Chrome—tidak meluncurkan prompt baru.
Anthony Chavez (VP, Privacy Sandbox) menulis: “we’ve made the decision to
maintain our current approach… and will not be rolling out a new standalone
prompt for third-party cookies.” Ini mengubah peta targeting measurement
yang semula dipersiapkan untuk dunia tanpa cookie.
Liputan industri menegaskan pivot ini: rencana penghentian cookie dibatalkan
implikasinya, ekosistem kembali menegosiasikan balance antara privasi dan
performa.
Implikasi praktis: first-party data tetap raja, tapi
strategi “no-cookie” murni bisa direvisi agar pragmatis; audit ulang stack
tracking dan consent kini prioritas.
2) UU PDP berlaku
penuh: dari slogan “compliant” ke bukti kepatuhan
Sejak 17 Oktober 2024, UU Pelindungan Data Pribadi
(UU PDP) berlaku. Kominfo menegaskan fase transisi berakhir, rezim
penegakan dimulai. Pejabat Kominfo, Hokky Situngkir, berkata:
“Tanggal 17 [Oktober 2024]… UU PDP berlaku dengan penuh.” Brand wajib membuktikan dasar pemrosesan, persetujuan yang sah, dan tata kelola data.
Implikasi praktis: semua aktivitas iklan yang
melibatkan data dari pixel hingga lookalike harus melewati Consent + DPA +
minimisasi data. “Nanti-nanti” bukan opsi.
3) Waste & inefisiensi:
uang bocor di rantai programatik
Studi ANA/TrustNet menemukan hanya sekitar 36 sen
per dolar di DSP yang benar-benar menyentuh pengguna akhir; sisanya hilang
karena biaya, inventori tak layak, MFA, dan ketidak-terukuran. Update 2024
memang ada perbaikan, tapi masalah strukturalnya belum hilang.
Implikasi praktis: tanpa kontrol supply-path dan
whitelist ketat, budget kamu membayar “udara panas.” Jakarta market
bukan pengecualian.
4) Fraud yang makin
licin
Operasi Vastflux pernah menyedot 12 miliar bid per
hari; tahun ini jaringan SlopAds (224 aplikasi, 38+ juta unduhan)
memalsukan tayangan & klik—membakar anggaran sambil merusak model ML kamu.
Implikasi praktis: anti-fraud bukan add-on,
tapi komponen inti performa tanpanya, optimasi bid akan belajar dari data yang
teracuni.
5) Tekanan regulasi
persaingan
Di Indonesia, Google juga menghadapi denda praktik tidak
adil terkait Play Billing tanda bahwa regulator lokal tak segan menindak
raksasa platform. Pahami ini saat bernegosiasi inventory dan data access.
Inovasi tapi akuntabilitas penuh
- Satya Nadella (Microsoft): “This new generation of AI is reshaping how people live and work…” iklan digital Jakarta tak bisa lagi mengandalkan manual tweaking; AI + cloud akan jadi tulang punggung orkestrasi kampanye.
- Anthony
Chavez (Google Privacy Sandbox): keputusan menjaga cookie choice
menunjukkan realpolitik industri privasi vs performa bukan
zero-sum, tapi menuntut arsitektur teknis yang lebih dewasa.
Jadi… apa artinya bagi “advertise digital”?
1) Bangun mesin
data kamu sendiri (first-party as a product)
Kumpulkan consent dengan jelas; bentuk value exchange
(newsletter bernilai, kalkulator ROI lokal, konten gated) yang layak. Pastikan server-side
tagging dan domain first-party di-set agar sinyal bersih. Ini bukan proyek
IT, ini inti pemasaran. (Konteks: UU PDP + cookie pivot).
2) Kurangi bocor di
rantai supply
Audit supply-path: kurangi hop SSP/DSP, pakai ads.txt/sellers.json,
whitelist penerbit lokal yang manusia benar-benar baca, dan hindari MFA.
Targetkan direct deals/PG untuk inventori premium Jakarta (news, CTV,
DOOH terverifikasi). (Konteks: studi ANA).
3) Desain
anti-fraud sejak awal
Aktifkan pre-bid & post-bid fraud filters, pakai
click-forensics, verifikasi device integrity, dan tolak konversi “aneh”
(latensi tak wajar, pola IP/proxy). Jangan biarkan model lookalike belajar dari
sampah. (Konteks: Vastflux/SlopAds).
4) Kreatif lokal
yang relevan, bukan sekadar terjemahan
Uji pesan per-kecamatan/area (Jaksel, Jakbar,
Tangerang Selatan), waktu tayang sesuai mobilitas komuter, dan format video
pendek dengan CTA jelas (WA/Chat). Brand lift & holdout test lebih
jujur daripada vanity CTR.
5) Pengukuran yang
bisa dibuktikan
Gunakan geo-holdout/kontrol, matched-market test,
dan incrementality untuk mengakhiri debat “klik vs penjualan”. Ingat
kata-kata klasik soal pemborosan iklan di 2025, dalih “tak tahu separuh yang
terbuang” tak bisa diterima lagi (dan regulator menuntut transparansi).
Rencana 90 hari yang realistis (tanpa basa-basi)
Minggu 1–2:
- Mapping
data & legal: audit pixel, dasar pemrosesan data, banner consent;
aktifkan server-side tagging dan domain first-party. (UU PDP +
cookie choice).
Minggu 3–6:
- Supply-path
& brand safety: potong jalur SSP/DSP, whitelist media prioritas
Jakarta; aktifkan pre-bid IVT; set KPI quality-adjusted ROAS (bukan
klik mentah). (ANA + fraud).
Minggu 7–10:
- Eksperimen
performa: jalankan geo-holdout di dua wilayah Jabodetabek; uji A/B
kreatif lokal; ukur incrementality lead/penjualan.
Minggu 11–12:
- Scale-up:
simpan sinyal performa ke audience first-party; roll-out ke
CTV/DOOH premium; siapkan playbook Q4.
Jakarta butuh iklan yang bisa diaudit
Skala internet Indonesia sudah ada; uang pun ada. Yang
dipersoalkan sekarang: apakah budget kamu benar-benar bekerja, aman, dan
patuh? Di tengah cookie chaos, fraud, serta UU PDP, hanya merek yang menguasai
data-nya sendiri, mengaudit rantai supply, dan mengukur secara kausal yang
akan menang.
Pencarian terkait : jasa advertise digital jakarta untuk umkm, strategi iklan digital berbasis ai di Jakarta, whitelist media lokal jakarta untuk programmatic, biaya iklan digital di jakarta 2025
